JawaPos.com – Sebagai kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa) yang baru, Hendrar Prihadi bakal jemput bola untuk menggalakkan edukasi pentingnya penerapan pengadaan lewat e-katalog dan e-katalog lokal. Berikut petikan wawancara khusus pria yang akrab disapa Hendi itu dengan Jawa Pos Radar Semarang melalui Zoom.
Pak Hendi, selamat sudah dilantik sebagai kepala LKPP. Lembaga ini setingkat menteri, lompatan yang luar biasa dari wali kota.
Saya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Pak Presiden (Joko Widodo) dan Bu Mega, serta pimpinan-pimpinan yang lain kepada saya. Tentu saja ini tantangan baru, meskipun di Pemkot Semarang itu ada semacam LKPP, yaitu ULP. Tapi, sekarang jangkauannya lebih luas, sehingga challenge (tantangan) ini harus saya jawab dengan cepat. Insya Allah saya akan menjunjung tinggi integritas. Saya tidak ingin mengecewakan beliau-beliau ini yang telah memberikan amanah kepada saya.
Setelah ditunjuk sebagai kepala LKPP, program apa yang bakal dilakukan? Targetnya apa?
Apa yang sudah dilakukan Pak Anas (Abdullah Azwar Anas, pendahulu Hendi sebagai kepala LKPP, Red) sangat luar biasa. Salah satunya bisa melakukan penayangan produk-produk di e-katalog (aplikasi belanja online yang dikembangkan LKPP yang menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah, Red), yang targetnya satu juta di tahun 2022 ini ternyata bisa mencapai satu setengah juta. Saya akan melakukan program-program lanjutan seperti kartu kredit pemda yang saat ini masih diproses, nanti akan kami selesaikan.
Target saya dalam waktu dekat melakukan konsolidasi internal, kemudian dengan teman-teman yang mempunyai semangat integritas, seperti APH (aparat penegak hukum), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP, Kemenperin. Kami juga akan selesaikan beberapa program, termasuk arahan Pak Presiden, bagaimana mendorong produk-produk dalam negeri ini agar bisa menjadi tuan rumah di Indonesia. Dengan cara memberi ruang yang cukup bagi mereka, sehingga produk mereka bisa tayang di e-katalog dengan cepat. Kemudian, mendapatkan proses perizinan dengan cepat. Dan, bisa diajak transformasi secara digital, karena sekarang ini kekuatan digital atau online luar biasa.
Evaluasi apa yang Pak Hendi temukan dari kinerja LKPP selama ini?
Ruang dan tempatnya beda. Kalau yang Semarang di ULP (unit lelang pengadaan) itu kan lingkupnya kecil. Kami hanya mengelola APBD Rp 5 triliun. Sementara itu, LKPP ini mengelola anggaran kementerian (seperti yang disampaikan presiden) Rp 900 triliun. Tapi, paling tidak kemarin ada hal yang pernah kami lakukan yang semangatnya sesuai yang diamanahkan Pak Presiden, yaitu perbanyak kekuatan e-katalog lokal.
Dengan e-katalog lokal ini, prosedurnya bisa sangat cepat. Misalnya, pembelian makanan-minuman di pemerintah daerah. Dengan e-katalog lokal tinggal klik, maka barangnya akan dikirim. Seperti di Semarang, e-katalog lokal bisa menjawab persoalan yang masuk dalam program Lapor Hendi mengenai perbaikan aspal, atau perbaikan beton. Tinggal klik, beli, kemudian segera diselesaikan.
Kami di LKPP tentu akan mendorong pemerintah daerah di seluruh republik ini untuk meningkatkan program e-katalog lokal. Sebab, menurut catatan, ada 30 persen daerah di Indonesia yang belum menerapkan e-katalog lokal. Kalau itu berfungsi, anggaran APBD akan berputar di daerahnya dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentu, pengusaha dan pelaku UMKM lokal juga akan merasakan manfaatnya.
Keberhasilan dalam pengadaan barang/jasa di Kota Semarang yang akan dibawa ke LKPP?
Ada program pembangunan di Kota Semarang yang pembiayaannya tidak hanya bertumpu pada APBD. Kita belajar dari regulasi LKPP, ternyata KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) itu bisa menjadi alternatif pendapatan untuk pembiayaan proyek. Saat itu kita punya KPBU di Semarang Barat. Kita juga sedang melakukan lelang PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) Jatibarang. Itu merupakan investasi yang sumber pendanaannya di luar APBN dan APBD.
Selain itu, kita kemarin meresmikan gedung P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri). Artinya, ada upaya percepatan produk-produk dalam negeri di tingkat lokal. Itu bisa difasilitasi supaya mereka mampu menjadi tuan rumah di wilayah sendiri. Dengan metode, regulasi yang sesuai aturan, dan kemanfaatannya untuk masyarakat.
Selama ini keterlibatan LKPP sampai di tingkat daerah seperti apa? Bagaimana koordinasi pusat dan daerah? Apa yang harus dievaluasi?
Daerah-daerah perlu di-support dan diberi edukasi tentang pentingnya penerapan percepatan pengadaan barang dan jasa lewat e-katalog maupun e-katalog lokal. Kita harus jemput bola, turun ke bawah. Kita yakinkan supaya mereka punya visi yang sama dengan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi belanja negara sekaligus belanja dengan APBD mereka agar produk-produk dalam negeri semakin banyak.
Kepala LKPP: Tantangan Ini Harus Saya Jawab dengan Cepat
Sebagai kepala LKPP yang baru, Hendrar Prihadi bakal jemput bola untuk menggalakkan edukasi pentingnya penerapan pengadaan lewat e-katalog dan e-katalog lokal.
Untuk Anda :
Hashtag Populer
Populer
