Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Optimis dalam Pengendalian Inflasi

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga optimisme dalam menghadapi ketidakpastian global. Menurut Jokowi, situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini mengharuskan suatu negara untuk dapat mengelola moneter dan fiskal dengan baik.
“Inilah yang sering disampaikan, membayar harga dari sebuah perang yang harganya sangat mahal sekali. Tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan, kita harus tetap optimistis, harus optimistis itu, tetapi, hati-hati dan waspada. Karena apa pun angka-angka yang kita miliki, Indonesia, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia, 5,44 persen,” kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (11/10).
Selain itu, lanjut Jokowi, hingga saat ini kondisi inflasi dan moneter di tanah air masih terkendali. Hal ini ditopang oleh hubungan antara otoritas moneter dan fiskal, Bank Indonesia (BI) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang berjalan beriringan dan tidak tumpang tindih.
“Ini juga tetap harus kita syukuri karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain sekarang ini di Argentina sudah 83,5 persen dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis point. Kita inflasi 5,9 (persen) dengan perubahan suku bunga kita di 75 basis point. Artinya, moneter kita masih pada posisi yang bisa kita kendalikan,” ucap Jokowi.
Kepala negara juga menyampaikan, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mengendalikan inflasi. Pertama, menyalurkan bantuan sosial senilai Rp 502 triliun berupa kompensasi dan subsidi.
“Pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi ini besarnya luar biasa, Rp 502,6 triliun, ini angka yang gede sekali. Tetapi ya inilah karena kita ingin konsumsi tetap, konsumsi masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga, ya bayarannya ini Rp 502 triliun,” ujarnya.
Kedua, pengendalian inflasi secara makro dan mikro. Jokowi mencontohkan, pengendalian inflasi dapat dilakukan tidak hanya dengan menaikkan suku bunga BI tetapi juga dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum dan belanja tidak terduga untuk pengendalian inflasi, salah satunya dengan subsidi transportasi.
“Caranya? Ini misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, Lampung misalnya. Sumber bawang merah di mana? Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, sudah, pemda bisa beli langsung ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung, itu dibebankan di APBD. Setelah kita hitung-hitung juga biayanya biaya yang sangat murah,” pungkas Jokowi.